English French German Indonesian Japanese Spanish

       

Follow Us

   
1032539
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
395
1587
1982
1011341
23485
38614
1032539

Your IP: 107.22.6.52
Server Time: 2017-08-21 08:04:22

Kredit Ringan Perbankan Bagi TKI

Pemerintah bekerjasama dengan perbankan nasional berkomitmen membantu Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri melalui penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dengan program KUR, TKI bisa meminta kredit dari perbankan untuk mengurusi penempatannya di luar negeri. Pemerintah menjamin 80 persen dari kredit TKI pada perbankan ini.

Poin tersebut merupakan bagian dari Adendum III Nota Kesepahaman Bersama tentang Penjaminan Kredit/Pembiayaan Kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi. Nota Kesepahaman ini ditandatangani Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Menteri, dan perwakilan beberapa bank di Jakarta, (16/9).

Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengatakan penyaluran KUR bagi TKI penting untuk mempermudah calon TKI yang akan mengurus penempatannya di luar negeri. Sebab, biaya yang dikeluarkan tidak sedikit dan cukup memberatkan bagi TKI. Ada banyak persyaratan administratif yang harus dipenuhi, misalnya pembuatan paspor, pengurusan izin, tiket, dan lainnya.

Hatta menerangkan, untuk memenuhi biaya ini calon TKI seringkali menggadaikan aset utama mereka seperti rumah atau tanah. Padahal, kemampuan mereka membayar kembali tidak signifikan. Akibatnya, banyak yang kehilangan aset berharga.

Cara lain yang dilakukan TKI, lanjut Hatta, dengan memakai biaya dari perusahaan penyalur. Pengembalian biaya dilakukan melalui pemotongan gaji. Namun, cara ini justru menurunkan kinerja TKI dan mempersulit keuangan mereka.

“Kita tidak pernah paham berapa persisnya yang harus dibayar oleh para TKI. Ketika kita berunding dengan salah satu Negara penerima, ternyata banyak TKI yang tidak bisa mendapatkan upah sampai sekian bulan karena harus melunasi biaya pengurusan macam-macam sebelum keberangkatan. Akibatnya performa kerja mereka menurun, yang mengakibatkan mereka berhenti bekerja, pindah kerja dan sebagainya,” terangnya.

Karena itu, pemberian kredit ringan melalui KUR akan mendorong kemandirian TKI di luar negeri.

Di sisi lain, penyaluran KUR bagi TKI juga akan memudahkan pemerintah mengawasi dan mengetahui keberadaan TKI. Sebab, mereka jadi terdaftar pada salah satu bank yang memberikan kredit. “Ini untuk menjamin dan mengukur biaya kebutuhan bagi TKI. Intinya bagaimana TKI kita di luar negeri dimudahkan dan terkontrol,” katanya.

Direktur Utama Bank BRI, Sofjan Baasir, mengatakan komitmen BRI dalam penyaluran KUR ini karena melihat kebutuhan KUR bagi TKI sangat nyata. “Selama ini untuk kebutuhan biaya, tidak jarang mereka ke rentenir. TKI biasanya juga menjual tanah atau investasi yang dia miliki,” katanya.

Lanjut Sofjan, dengan tingkat suku bunga yang tinggi mekanisme ini jadi beban buat TKI. Apalagi kebutuhan biaya calon TKI tidak sedikit. Selain biaya administrasi sebagaimana disampaikan Hatta, Sofjan mengatakan TKI biasanya juga butuh cadangan biaya hidup selama tiga bulan pertama.

Untuk menjamin penyaluran KUR, Sofjan mengatakan BRI bekerjasama dengan Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PJTKI) sebagai penyalur. “Kita akan bangun sistem bekerjasama dengan PJTKI untuk meminimalisir resiko penyaluran kredit KUR bagi TKI ini,” katanya.

Lanjut Sofjan, skema pemberian kredit bagi TKI berkisar dari Rp15 juta hingga Rp60 juta. Klasifikasinya dibedakan antara unskilled labor, seperti buruh atau pembantu rumah tangga dan skilled labor seperti perawat atau teknisi.

Pemberian kredit juga melihat besaran gaji yang diterima TKI. Lamanya masa kredit berkisar antara 12 bulan sampai 36 bulan cicilan. “Itu akan dipotong langsung perusahaan di sana, dan dibayarkan ke bank pemberi pinjaman melalui PJTKI” urainya.

Baik Hatta maupun Sofjan berharap mekanisme ini bisa mempermudah dan meringankan beban TKI. Meski demikian, tahap awal pemberian KUR baru bisa dinikmati TKI yang penempatannya ke Malaysia.

Sumber : hukumonline

Bea Cukai Dan Pajak Integrasikan Audit

JAKARTA, KOMPAS - Direktorat Jenderal Pajak serta Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bakal melakukan audit bersama terhadap perusahaan-perusahaan besar yang terindikasi belum melakukan kewajiban pembayaran pajak dan bea cukai sesuai ketentuan. Daftar perusahaan itu sudah dikantongi.

Read more...

Directions MK Tegaskan Usia Maksimal Hakim Konstitusi 70 Tahun

Majelis  MK memutuskan untuk mengubah syarat usia untuk menjadi hakim konstitusi. Bila syarat sebelumnya seorang calon harus berumur 47 sampai 65 tahun, kini berubah hingga paling tinggi menjadi 70 tahun. Itu pun dengan syarat yang bersangkutan hanya dibolehkan menjabat selama satu periode.

Read more...

FX Sugiyanto: Lembaga hukum harus mendukung reformasi Ditjen Pajak

Lembaga penegak hukum seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Pengadilan harus mendukung reformasi birokrasi di Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan untuk memberantas korupsi, demikian disampaikan Guru Besar Ekonomi Universitas Diponegoro, Profesor FX Sugiyanto.

"Tapi, saya membayangkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang ikut membantu berantas korupsi di Ditjen Pajak, bukan Kejaksaan atau Kepolisian," kata Dosen ekonomi yang pernah bercita-cita sebagai advokat itu.
Sugiyanto mengatakan upaya Ditjen Pajak untuk membangun integritas institusi dan aparatnya dengan mengungkap oknum-oknum pajak korup akan lebih baik ketika diselesaikan lewat tindak pidana khusus.
"Sebetulnya, di antara semua kementerian, Kementerian Keuangan itu relatif yang paling baik. Terutama Ditjen Pajak. Tapi yang paling baik pun masih terjadi kasus penyelewengan dan korupsi," katanya.

Penerapan sistem pengungkap kasus (Whistleblowing System) dan sistem peringatan dini (Early Warning System) di Ditjen Pajak, menurut Sugiyanto, berarti penting untuk menunjukkan upaya pemberantasan korupsi.
"Dalam konteks kantor pajak, model korupsi oknum di dalamnya yaitu tidak melaporkan potensi pajak yang seharusnya dibayar wajib pajak. Korupsi itu melibatkan konsultan pajak dan auditor perusahaan wajib pajak, selain oknum pajak," kata pria kelahiran Sleman, Yogyakarta itu.

Sugiyanto menyebut sistem "Whistleblowing" Ditjen Pajak dapat diterapkan untuk institusi pemerintah yang lain terutama Direktorat Jenderal Bea dan Cukai.
"Karena itu (whistleblowing) akan memaksa sistem menjadi lebih terbuka dan akuntabel. Whistleblowing itu menjadi sebuah keterpaksaan ketika sistem di institusi tidak akuntabel," katanya.
Tekait penangkapan dua oknum pajak, Eko Darmayanto dan Mohammad Dian Irwan Nuqishira, oleh KPK pada Rabu (15/5), Sugiyanto mengatakan kasus-kasus korupsi pajak yang terungkap akan berpengaruh terhadap penerimaan pajak dalam jangka panjang.
"Kalau pengungkapan kasus korupsi pajak, itu pasti ada apresiasi karena kerja KPK itu juga pasti didukung Ditjen Pajak," kata pengarang buku "Anatomi Ekonomi Politik Indonesia" itu.

Namun dalam jangka panjang, lanjut Sugiyanto, para wajib pajak terutama wajib pajak badan akan beranggapan aparat Ditjen Pajak masih dapat disuap agar nilai pajak yang ditanggung perusahaan lebih kecil dari nilai pajak yang semestinya dibayarkan.
Sugiyanto mengusulkan kantor pajak di Indonesia dipisah dari Kementerian Keuangan agar lembaga itu lebih kredibel dan transparan.
"Kantor Pajak itu tidak di bawah Kementerian Keuangan karena pos belanja dan pendapatan negara itu sesuatu yang harus terpisah," katanya.

Hakim Bisa Dipidana Bila Salah Memutus

Badan Legislasi (Baleg) DPR telah berhasil menyusun draf revisi UU Mahkamah Agung (RUU MA). Draf itu pun telah dinyatakan sebagai RUU Inisiatif DPR dalam rapat paripurna, Kamis (12/4) lalu, dan siap untuk dibahas bersama dengan pemerintah.

Read more...