English French German Indonesian Japanese Spanish

       

Follow Us

   
1064415
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
952
1159
3070
1040927
21513
33848
1064415

Your IP: 54.80.26.116
Server Time: 2017-09-19 11:38:11

Panitia Kerja (Panja) RUU Advokat kembali melakukan pembahasan, Senin (4/2). Agenda kali ini adalah meminta masukan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Di hadapan anggota Panja, Sekretaris Umum Suhadi menyinggung sejumlah hal di antaranya penegakan kode etik advokat dan posisi dewan kehormatan.

 

Menurut Suhadi yang juga hakim agung, kode etik advokat seharusnya berlaku kepada seluruh advokat tanpa kecuali. Penegakan kode etik harus disertai sanksi yang jelas, sebab jika tidak, penegakan kode etik tak akan banyak berguna. Masalahnya, saat ini masing-masing organisasi advokat berusaha untuk punya kode etik sendiri.

Lebih lanjut, Suhadi mencoba membandingkan dewan kehormatan advokat dengan Majelis Kehormatan Hakim (MKH). MKH adalah forum yang dibentuk KY dan MA untuk memeriksa dan memutus dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Di RUU Advokat, belum jelas benar apakah sebelum dibawa ke dewan kehormatan advokat, seorang advokat diperiksa lebih dahulu oleh bagian pengawasan seperti halnya Badan Pengawasan di MA atau KY selaku pengawas eksternal. Nantinya, hasil pemeriksaan pengawasan Bawas dan KY-lah yang dibawa ke MKH. Merujuk pada sistem yang berlaku di hakim, Suhadi menyarankan ada unit pengawasan yang bertugas melakukan pemeriksaan awal sebelum advokat dibawa ke dewan kehormatan.

Dalam rapat, anggota Panja Harry Witjaksono menanyakan konsep hak imunitas advokat kepada Suhadi. Penguatan hak imunitas advokat dalam menjalankan tugas perlu diperkuat, karena kata Harry, konsep imunitas yang ditawarkan UU No 18 Tahun 2003 tidak jelas.
Suhadi berpendapat advokat sama dengan hakim, dilindungi Undang-Undang dalam menjalankan tugas sepanjang dalam ruang lingkup peradilan. Namun begitu keluar dari lingkup peradilan, advokat dan hakim menjadi warga masyarakat umum. “Begitu dia ke luar dari pengadilan, dia masyarakat umum,” kata mantan Ketua PN Tangerang itu.

Pimpinan Panja RUU Advokat, Dimyati Natakusumah menjelaskan IKAHI diundang dalam pembahasan RUU Advokat karena hakim bersama-sama dengan jaksa dan advokat adalah bagian dari sistem peradilan. Terlebih, lanjut dia, peran pengadilan turut diatur dalam UU Advokat, khususnya terkait pengangkatan sumpah advokat.

Kita mau menerima masukan dari siapa saja. Terutama mereka yang mengerti tentang hukum, jasa hukum, terkait dengan advokat lah. Apalagi terkait advokat, mereka (hakim) pahamlah,” papar Dimyati.

Terkait penegakan kode etik, Dimyati berpendapat seharusnya memang dibentuk sebuah lembaga independen yang bertugas menegakkan kode etik advokat. Syarat utamanya, kata dia, orang-orang yang duduk di lembaga independen itu tidak beracara di pengadilan. Makanya, Dimyati mengusulkan agar lembaga independen penegak kode etik advokat diisi oleh mantan hakim agung, mantan jaksa agung, dan profesor.  "Sehingga dalam penegakan kode etiknya benar-benar netral, objektif," ujarnya.

Wadah Tunggal

Dimintai tanggapannya, Sekretaris Dewan Kehormatan Pusat PERADI Sugeng Teguh Santoso mengatakan profesi advokat seharusnya hanya memiliki satu dewan kehormatan. Kode etik pun harusnya hanya satu. Dengan kata lain, Sugeng ingin mengatakan konsep wadah tunggal organisasi advokat perlu dipertahankan.
“Ditegaskan segala atribut dan organisasi yang mengaku sebagai organisasi advokat yang di luar ditetapkan undang-undang dinyatakan bukan sebagai organisasi advokat sebagaimana diatur dalam undang-undang,” ujar Sugeng ditemui di Pengadilan Tipikor Jakarta, Senin (4/2).

Soal ide badan pengawas sebagaimana diusulkan IKAHI, Sugeng mengatakan organ ini memang perlu dibentuk. Menurut dia, badan pengawas ini harus diisi oleh orang-orang yang kredibel. Tugas badan pengawas nantinya meliputi penyelidikan atas dugaan pelanggaran kode etik. Sugeng berharap UU Advokat yang baru perlu juga mengatur tentang peran serta masyarakat dalam pengawasan advokat.

Berdasarkan catatan hukumonline, konsep badan pengawas seperti yang diusulkan IKAHI sebenarnya sudah diatur UU No 18 Tahun 2003. Pasal 13 mengamanatkan pembentukan Komisi Pengawas yang anggotanya terdiri dari advokat senior, ahli atau akademisi, dan masyarakat. Aturan teknis tata cara pengawasan diserahkan kepada keputusan organisasi advokat.
Sayangnya, sejauh ini, Komisi Pengawas itu belum terbentuk. Masalahnya, UU Advokat memang tidak menentukan batas waktu kapan Komisi Pengawas harus dibentuk. Beberapa waktu lalu, pejabat teras DPN PERADI sempat menyatakan konsep pembentukan Komisi Pengawas sudah hampir rampung. Namun, hingga kini, PERADI tidak kunjung membentuk Komisi Pengawas tersebut.

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости