English French German Indonesian Japanese Spanish

       

Follow Us

   
1097386
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
430
1313
7580
1070253
20164
34320
1097386

Your IP: 54.80.209.254
Server Time: 2017-10-20 07:05:23

Majelis  MK memutuskan untuk mengubah syarat usia untuk menjadi hakim konstitusi. Bila syarat sebelumnya seorang calon harus berumur 47 sampai 65 tahun, kini berubah hingga paling tinggi menjadi 70 tahun. Itu pun dengan syarat yang bersangkutan hanya dibolehkan menjabat selama satu periode.

 

 

Perubahan syarat usia ini terjadi setelah MK mengabulkan permohonan pengujian Pasal 15 ayat (2) huruf d UU No. 8 Tahun 2011 tentang MK yang diajukan oleh mantan Panitera MK Zainal Arifin Hoesein dan mantan Staf Ahli Hakim MK, Andi M Asrun.

 

“Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya. Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK bertentangan secara bersyarat dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai ‘Berusia paling rendah 47 tahun dan paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama,” kata Ketua Majelis MK, Moh Mahfud MD saat membacakan putusan di Gedung MK, Kamis (28/3).

 

Dalam pertimbangannya, MK menilai pengaturan batas usia paling tinggi 65 tahun pada saat pengangkatan pertama sebagai hakim konstitusi memiliki rasionalitas. Sebab, agar hakim konstiusi yang diangkat pertama kali dapat menyelesaikan masa baktinya genap lima tahun (hingga 70 tahun).

 

Hal ini diatur dalam Pasal 23 ayat (1) huruf c UU MK yang menyatakan hakim konstitusi diberhentikan dengan hormat dengan alasan telah berusia 70 tahun. Selain itu, Pasal 22 UU MK menyebutkan hakim konstitusi dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan hingga batas usia pensiun 70 tahun.

 

Namun ketentuan ini, tidak berlaku bagi hakim konstitusi yang berusia 65 tahun lebih saat pengangkatan pertama tidak dapat diusulkan kembali untuk periode kedua. Kewenangan konstitusional MA, DPR, dan Presiden, untuk mengusulkan pengangkatan hakim konstitusi serta usia pensiun 70 tahun bagi hakim konstitusi dihalangi ketentuan Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK.

 

“Hal ini berarti pasal itu telah mereduksi kewenangan konstitusional lembaga negara yang diberikan oleh UUD 1945. Selain itu, menghalangi hak yang bersangkutan untuk diangkat kembali pada periode kedua seperti ditentukan Pasal 22 UU MK,” papar Hakim Kontitusi Ahmad Fadlil Sumadi.  

 

Menurut Mahkamah seharusnya undang-undang menyerahkan kepada kebijaksanaan ketiga lembaga negara itu untuk mengusulkan atau tidak lagi mengusulkan calon hakim konstitusi untuk masa jabatan kedua yang telah berumur lebih dari 65 tahun. Bagi hakim konstitusi yang usianya telah melebihi 65 tahun pada saat mengakhiri masa jabatan periode pertama, apabila hendak diperpanjang atau diusulkan kembali, statusnya adalah hakim konstitusi bukan calon hakim konstitusi.

 

Dissenting
Putusan ini tidak diambil secara bulat. Dua hakim konstitusi Maria Farida Indrati dan Harjono mengajukan dissenting opinion (pendapat berbeda). Hakim Konstitusi Harjono mengatakan seorang yang baru pertama ikut seleksi mendaftar sebagai hakim MK diuntungkan dengan adanya pasal yang dimohonkan untuk diuji.

 

“Para pemohon hanya berandai-andai dalam mengajukan permohonan ini, dan putusan pengabulan permohonan justru nyata-nyata sangat merugikan banyak calon hakim MK yang telah berumur 65 tahun yang sebetulnya memiliki kualitas cukup memadai harus bersaing dengan calon yang pernah menjadi hakim MK sebelumnya,” kata Harjono.

 

Menurut Harjono pengujian Pasal 15 ayat (2) UU MK sangat berkaitan dengan kepentingan hakim MK secara pribadi yaitu untuk dapat dipilih masa jabatan kedua dan tidak berkaitan dengan lembaga MK. “Karenanya, seharusnya MK menyatakan para pemohon tidak mempunyai legal standing (kedudukan hukum) dan hakim menolak memeriksa pokok perkara, dan menghargai pembuat Undang Undang,” kata Harjono.

 

Senada dengan Harjono, anggota majelis Maria Farida mengatakan Andi Asrun tidak memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan. Pasalnya, jika dilihat Andi Asrun maupun Zainal Arifin tidak memenuhi kelima syarat sebagai pemohon.

 

Ditemui usai sidang, salah satu pemohon, Zainal Arifin tidak mau berkomentar. “Maaf saya tidak mau berkomentar,” kata Zainal.

 

Zainal Arifin Hoesein dan Andi M Asrun mempersoalkan ketentuan batas usia calon hakim MK ini lantaran berpotensi menutup peluang hakim konstitusi yang dalam masa jabatannya mencapai usia lebih dari 65 tahun untuk diusulkan untuk masa jabatan kedua, meski belum berusia 70 tahun. Padahal, hakim konstitusi itu dapat dipilih kembali untuk satu kali masa jabatan.

Sebagai contoh, jika Zainal diangkat menjadi hakim konstitusi pada usia 61 tahun. Masa jabatan pertama akan berakhir setelah pemohon berusia 66 tahun. Dengan begitu, para pemohon sudah tidak dapat diusulkan untuk masa jabatan kedua, padahal batas usia pensiun hakim konstitusi masih lama, yakni 4 tahun lagi. Karena itu, para pemohon meminta tafsir Pasal 15 ayat (2) huruf d UU MK itu.

магазин DVD фильмов
Battlefield 4 Beta обзоры, тесты, новости