English French German Indonesian Japanese Spanish

       

Follow Us

   
1064411
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
948
1159
3066
1040927
21509
33848
1064411

Your IP: 54.80.26.116
Server Time: 2017-09-19 11:37:03

KUHAP Tidak Mengenal Putusan "Bebas Tidak Murni"

Oleh : Drs. M. Sofyan Lubis, SH.
   
Pasal 244 Kitab Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang berbunyi, “Terhadap putusan perkara pidana yang diberikan pada tingkat terakhir oleh pengadilan lain selain daripada Mahkamah Agung, terdakwa atau penuntut umum dapat mengajukan permintaan pemeriksaan kasasi kepada Mahkamah Agung kecuali terhadap putusan bebas”. Pasal 244 KUHAP ini adalah satu-satunya landasan hukum untuk melakukan upaya hukum kasasi di dalam perkara pidana, dan seperti kita ketahui jika disimak di dalam pasal tersebut kata demi kata tidak ada kata-kata yang menerangkan putusan ‘bebas murni’ atau ‘putusan bebas tidak murni’.

Read more...

May Day dan Permasalahan Buruh yang (Sebenarnya) Sederhana

Hari Buruh Internasional atau biasa dikenal dengan May Day diperingati setiap tanggal 1 Mei di seluruh dunia. Sedemikian penting dan hebohnya May Day, maka seluruh lapisan masyarakat baik yang berstatus sebagai buruh ataupun bukan akan terlibat atau 'terpaksa' terlibat dalam peringatan hari buruh tersebut karena jalan-jalan macet dan tidak bisa melakukan kegiatan sebagaimana hari-hari kerja yang lain.

Sejarah May Day tidak bisa dilepaskan dari berbagai rentetan perjuangan kelas pekerja untuk meraih kendali ekonomi-politis hak-hak industrial. Awal abad 19 terjadi perkembangan kapitalisme industri yang menandakan perubahan drastis ekonomi-politik, terutama di negara-negara kapitalis di Amerika Serikat dan Eropa Barat. Kondisi saat itu terjadi pengetatan disiplin dan pemanfaatan jam kerja yang sangat ekstrem, minimnya upah, dan buruknya kondisi kerja di tingkatan pabrik, dan hal-hal tersebut memunculkan perlawanan dari kalangan kelas buruh.

Tahun 1806 terjadi pemogokan pertama kelas buruh Amerika Serikat oleh pekerja Cordwainers. Akibat pemogokan ini telah membawa para pencetusnya ke pengadilan dan juga mengungkapkan fakta sejarah bahwa kelas buruh di era tersebut bekerja 19 sampai 20 jam seharinya. Sejak saat kejadian pemogokan itu, perjuangan untuk menuntut dikuranginya jam kerja telah menjadi agenda bersama kelas buruhdi Amerika Serikat.

Pada akhirnya, 1Mei ditetapkan sebagai hari perjuangan kelas buruh dunia pada Kongres 1886 oleh Federation of Organized Trades and Labor Unions.Tanggal ini dipilih terkait momen keberhasilan kelas buruh di Amerika Serikat memperjuangkan ketentuan delapan jam kerja. Ketentuan ini resmi diberlakukan mulai 1 Mei 1886.
Di Indonesia, Hari Buruh mulai diperingati pada tanggal 1 Mei tahun 1920. Tapi sejak masa pemerintahan Soeharto (Orde Baru), Hari Buruh tidak lagi diperingati di Indonesia karena gerakan buruh selalu dikaitkan dengan faham komunis.
Sejak Orde Baru berakhir, walaupun belum ditetapkan sebagai hari libur, setiap tanggal 1 Mei kalangan buruh kembali bisa memperingati Hari Buruh Internasional atau May Day dengan melakukan demonstrasi di berbagai kota-kota industri.
May Day dan Demonstrasi

May Day identik dengan demonstrasi karena kegiatan ini masih dipandang sebagai strategi yang efektif untuk menyampaikan aspirasi para buruh, termasuk di dalamnya segala macam persoalan yang dihadapi buruh. Namun, permasalahan buruh sebenarnya permasalahan sederhana. Alasannya, pertama, permasalahan yang terjadi antara buruh dan pengusaha pada dasarnya terletak pada kurang adanya jaminan kesejahteraan baik berupa jaminan pekerjaan “job secure” maupun adanya penghasilan yang terus menerus “financial secure”.
Kedua, kurang optimalnya perlindungan dari negara terhadap tindakan sewenang-wenang pengusaha yang secara posisi ekonomi lebih kuat dibandingkan dengan buruh. Kedua pokok permasalahan tersebut adalah tanggungjawab negara sebagai pengemban amanat UUD 1945 yaitu mewujudkan masyarakat yang sejahtera, adil, makmur yang merata, baik materiil maupun spiritual. Tentu saja masyarakat dalam hal ini termasuk juga para buruh.

Untuk mengatasi persoalan-persoalan di atas, maka pemerintah dan DPR perlu menyusun program pembangunan serta regulasi yang sejalan dengan cita-cita negara yang termaktub dalam UUD 1945. Secara khusus, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebagai pelaku sekaligus pengawas hubungan industrial bertanggungjawab dalam mewujudkan hubungan industrial yang harmonis dan terbebas dari pelanggaran-pelanggaran hak buruh.
Dalam hal ini, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi harus bersikap tegas dan tanpa kompromi terhadap pengusaha yang melakukan pelanggaran. Namun, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi juga berkewajiban memberikan perlindungan kepada pengusaha yang baik dan patuh pada aturan. 

Bicara demonstrasi di saat May Day, kita mau tidak mau harus juga menyinggung keberadaan serikat pekerja. Secara normatif, serikat pekerja memiliki peran penting dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Masing-masing serikat pekerja tentunya memiliki caranya masing-masing dalam memperjuangkan hak-hak anggotanya. Namun, secara umum aksi turun ke jalan kalangan buruh biasanya bisa merembet menjadi aksi pemblokiran jalan raya atau penyisiran (sweeping) buruh yang tidak mau berdemonstrasi seperti yang belakangan ini marak terjadi. Cara-cara seperti ini tentunya harus dihindari.

Aksi demonstrasi pada kenyataannya juga tidak melulu dilakukan dalam rangka memperjuangkan tuntutan buruh. Ada kalanya, demonstrasi ‘dimanfaatkan’ oleh serikat pekerja sebagai media promosi organisasinya demi merekrut sebanyak mungkin anggota. Semakin banyak anggota berarti semakin banyak pula iuran yang masuk ke kantong organisasi atau bahkan pengurus.
Praktiknya, ada segelintir oknum serikat pekerja yang juga bekerja sama dengan oknum penegak hukum khusus polisi selaku aparat keamanan. Tujuannya untuk meminta fasilitas atau dana kepada perusahaan-perusahaan yang sedang menghadapi permasalahan ketenagakerjaan. Semakin berlarut-larut penyelesaian masalah itu, maka perusahaan akan terus mengeluarkan biaya untuk mengamankan situasi yang terjadi.

Makanya, pihak pengusaha harus menjalankan kewajiban-kewajiban normatifnya untuk memenuhi hak-hak buruh yang telah diperjanjikan. Pengusaha tidak boleh melakukan tindakan-tindakan yang melanggar undang-undang. Putusan Mahkamah Agung No: 687 K/Pid.Sus/2012 yang memberikan hukuman satu tahun penjara kepada pengusaha yang membayar upah di bawah UMK (Upah Minimum Kebupaten Kota/Kabupaten) seharusnya menjadi “presedent” (contoh) agar kalangan pengusaha di negeri ini tidak melakukan kesalahan yang sama.

Pada akhirnya, masyarakat tentunya berharap May Day dapat dirayakan tanpa merugikan masyarakat umum.
Selamat merayakan Hari Buruh Internasional dengan tertib dan damai. Permasalahan buruh yang sederhana seharusnya diselesaikan dengan cara-cara yang sederhana pula dan terbebas dari kepentingan-kepentingan lain di luar kepentingan buruh dan pengusaha.

Oleh: Sugeng Santoso PN
*) Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Surabaya dan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Airlangga

Mengukir rupiah dari kaus bocah berslogan unik

Jakarta. Dunia anak membuka jalan bagi Deddy Satriawan menjadi pengusaha di bidang fashion. Siapa sangka, mantan atlet basket ini sukses mencetak rupiah dari penjualan kaus bocah yang unik.

Read more...

Pajak akan pungut pajak kekayaan 0,1%

JAKARTA. Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak kembali menggulirkan rencana pungutan pajak kekayaan bagi pemilik bisnis yang mencatatkan saham perusahaannya di bursa (saham pendiri). Berdalih keadilan, Direktur Jenderal Pajak Fuad Rachmany, Senin (11/2), mengatakan, pajak atas kekayaan ini akan dipungut saban tahun kepada para pemegang saham pendiri.

Read more...

Pemerintah Sedang Merancang Peraturan Pengupahan

"Untuk menemukan titik ideal antara upah layak dan keberlangsungan dunia usaha."

Pengupahan adalah salah satu isu yang kerap menimbulkan polemik dalam sistem ketenagakerjaan di Indonesia. Menurut Direktur Tenaga Kerja dan Pengembangan Kesempatan Kerja Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional (Bappenas), Rahma Iryanti, sangat sulit menentukan parameter upah layak.
Tiap orang, lanjut Rahma, punya persepsi yang berbeda tentang apa yang disebut upah layak. Karena itu, pemerintah saat ini lewat Bappenas sedang menggodok rancangan regulasi yang mengatur pengupahan.

Rahma melihat landasan hukum upah layak termaktub dalam sejumlah peraturan yang ada, salah satunya UU Ketenagakerjaan. Namun, dalam ketentuan itu ditegaskan ada pentahapan menuju upah layak. Sehingga ada Komponen dan Pelaksanaan Tahapan Kebutuhan Hidup Layak (KHL) menjadi salah satu acuan menetapkan upah minimum. Mengingat belum ada rujukan jelas tentang apa itu upah layak karena banyak persepsi yang berbeda, tak ayal penetapan upah minimum tiap tahun selalu ada gesekan.
Berdasarkan besaran nominal, kenaikan upah minimum rata-rata sejak tahun 1996 sampai saat ini naik cukup tinggi, mencapai belasan persen. Namun, upah riil hanya meningkat tidak lebih dari lima persen.

Padahal, upah riil lebih berpengaruh dalam memenuhi kebutuhan hidup karena akan percuma jika nominal upah dipatok tinggi tapi tak mampu menjangkau harga barang di pasar. Untuk itu, sangat penting bagi pemerintah merancang regulasi yang mengatur agar upah mampu memberikan kesejahteraan kepada pekerja sekaligus menjaga dunia usaha tetap berjalan. “Bappenas masih mengkaji bagaimana menentukan upah layak,” kata Rahma dalam diskusi yang digelar federasi serikat pekerja Aspek Indonesia di Jakarta, Kamis (30/5).
Kesulitan yang ditemui dalam mencari mekanisme menentukan upah layak menurut Rahma juga terjadi karena sulit mencari negara lain sebagai pembanding. Misalnya, di Jepang tidak ada yang disebut upah layak, namun mereka mendasarkan upah pada ongkos hidup standar. Kemudian, industri yang ada di Indonesia sangat beragam. Contohnya antara industri tekstil, sepatu, logam dan kertas menerapkan standar upah yang berbeda-beda.

Belum lagi ada keunikan di mana terdapat daerah kabupaten rata-rata upah minimumnya lebih tinggi dari survey KHL yang dilakukan dewan pengupahan di tingkat provinsi. Fenomena itu terjadi di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Oleh sebab itu, Rahma menekankan dalam menetapkan mekanisme menentukan upah layak harus berpegang pada prinsip kehati-hatian untuk melihat berbagai fakta yang terjadi di lapangan.

Selain itu Rahma menekankan pentingnya menjaga dunia usaha untuk tetap berproduksi dan memperluas penyerapan tenaga kerja formal. Pasalnya, di negara-negara maju jumlah pekerja formal jumlahnya mayoritas, mencapai 80 persen, tapi di Indonesia sebaliknya, sektor informal lebih besar yaitu 65 persen. Padahal, industri formal berperan penting mendorong perekonomian Indonesia.
Dalam struktur biaya untuk tenaga kerja dalam rangka bagian dari ongkos produksi, Rahma mencatat industri formal sektor padat karya komposisinya sangat tinggi mencapai 25–30 persen. Sedangkan industri padat modal hanya 7-10 persen. Mengacu hal itu Rahma mengatakan perlu dilakukan upaya menjaga industri padat karya agar tetap berproduksi. Pasalnya, industri di sektor itu berkontribusi cukup tinggi terhadap PDB Indonesia.

Jika dibandingkan dengan Filipina dan China, Rahma melanjutkan, upah minimum di Indonesia jauh lebih rendah. Salah satu penyebabnya adalah tingkat pendidikan di Indonesia yang rendah karena mayoritas tenaga kerja lulusan SD dan SMP. Sementara di Filipina dan China, sebagian besar tenaga kerjanya berpendidikan tinggi.

Terkait peraturan yang perlu disempurnakan, Rahma mengusulkan agar survey KHL dikembalikan kepada BPS sebagaimana yang berlaku sebelumnya sampai tahun 2006. Hasil survey BPS ketika itu dinamakan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Ia menilai BPS merupakan lembaga survey resmi pemerintah dan tugas serta fungsinya dilindungi peraturan perundang-undangan. Apalagi, dalam melakukan survey, BPS punya metodologi yang cukup baik dan mampu menjangkau sampai ke tingkat kecamatan di seluruh Indonesia. Dengan keunggulan itu, Rahma melihat hasil survey KHM yang dilakukan BPS -terakhir pada tahun 2006- cukup baik menggambarkan kondisi lapangan.

Walau saat ini dalam survey KHL yang dilakukan Dewan Pengupahan melibatkan pakar, namun Rahma lebih yakin dengan BPS karena secara institusi dikhususkan untuk melakukan survey. Sementara, Dewan Pengupahan dapat menggunakan hasil survey BPS untuk menetapkan upah minimum. Tapi, tak menutup kemungkinan metode survey yang digunakan BPJS dimungkinkan ada kelemahan dan hal itu menurut Rahma dapat diperbaiki. Merujuk pasal 97 UU Ketenagakerjaan, Rahma melihat pemerintah punya peluang yang besar untuk memperbaiki mekanisme pengupahan.

Selaras dengan itu, Rahma menyatakan Presiden sudah mengamanatkan Bappenas untuk menerbitkan peraturan yang mengatur parameter apa saja yang mempengaruhi kenaikan upah. Seperti inflasi, produktifitas dan komponen lain yang dapat mempengaruhi besaran upah. Tentu saja dalam membahasnya, pemerintah akan melibatkan serikat pekerja dan organisasi pengusaha. Kemungkinan ketika diterbitkan, regulasi itu berbentuk Peraturan Pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Pengupahan dan Jamsos Kemenakertrans, Wahyu Widodo, membenarkan dalam penetapan upah minimum, kerap diwarnai gejolak. Sejalan dengan itu, Wahyu mengakui pemerintah belum menunaikan tugasnya menerbitkan salah satu peraturan pelaksana yang diamanatkan UU Ketenagakerjaan yaitu mekanisme pengupahan. Tapi, Wahyu menegaskan, saat ini pemerintah sedang menggodok rancangan peraturan itu serta akan melibatkan pihak serikat pekerja dan pengusaha.
Wahyu menjelaskan, paradigma upah minimum sudah bergeser dari jaring pengaman sosial menjadi kesejahteraan pekerja. Oleh karenanya, ketika peraturan pelaksana tentang pengupahan sudah diterbitkan, diharapkan besaran upah lebih ditentukan pada kesepakatan antara serikat pekerja dan perusahaan. Serta ada skala upah yang diterapkan di perusahaan yang ditinjau secara berkala.
Dari gesekan yang sering muncul antara pihak pengusaha dan serikat pekerja, Wahyu menyimpulkan karena terdapat perbedaan kepentingan. Yaitu serikat pekerja menginginkan besaran upah yang tinggi sedangkan pengusaha sebaliknya. Dalam hal tersebut, maka pemerintah perlu berperan, untuk itulah regulasi terkait diterbitkan. Misalnya, pemerintah menerbitkan Permenakertrans KHL sebagai bagian untuk menentukan upah minimum. “Upah minimum itu mengacu KHL, produktifitas makro, kondisi tenaga kerja, ekonomi dan usaha marginal,” tuturnya.