English French German Indonesian Japanese Spanish

       

Follow Us

   
1097388
Today
Yesterday
This Week
Last Week
This Month
Last Month
All days
432
1313
7582
1070253
20166
34320
1097388

Your IP: 54.80.209.254
Server Time: 2017-10-20 07:05:30

IKAHI Beri Masukan RUU Advokat

Panitia Kerja (Panja) RUU Advokat kembali melakukan pembahasan, Senin (4/2). Agenda kali ini adalah meminta masukan dari Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI). Di hadapan anggota Panja, Sekretaris Umum Suhadi menyinggung sejumlah hal di antaranya penegakan kode etik advokat dan posisi dewan kehormatan.

Read more...

Industri dinilai abaikan keselamatan karyawan

Sindonews.com - Industri dinilai masih mengabaikan unsur Keamanan dan Keselamatan Kerja (K-3). Padahal, aturan tentang perlindungan K-3 bagi pekerja pabrik telah diatur Undang-Undang (UU).

Read more...

Ini rahasianya terhindar sanksi pajak

Dalam ketentuan perpajakan, dikenal dua macam sanksi pajak: sanksi administrasi dan sanksi pidana. Perbedaan dari kedua sanksi tersebut adalah bahwa sanksi pidana berakibat pada hukuman badan seperti penjara atau kurungan. Pengenaan sanksi pidana dikenakan terhadap siapapun yang melakukan tindak pidana di bidang perpajakan.

Sedangkan sanksi administrasi biasanya berupa denda (dalam UU Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan disebut sebagai bunga, denda atau kenaikan), dengan besaran bervariasi mulai dari 2%, 48%, 50%, 100%, 150%, hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak atau Dasar Pengenaan Pajak (DPP).
Khusus untuk keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT), dikenakan denda per SPT yang terlambat dilaporkan. Denda sebesar Rp. 100 ribu, dikenakan pada keterlambatan penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi serta SPT Masa untuk pajak-pajak selain Pajak Pertambahan Nilai (PPN).  Sedangkan sanksi denda lebih tinggi dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Masa PPN, yakni sebesar Rp. 500 ribu. Sanksi paling tinggi sebesar Rp. 1 juta, dikenakan pada keterlambatan penyampaian SPT Tahunan PPh Badan.

Bagaimana cara menghindar dari sanksi denda di atas? Sederhana saja: sampaikan SPT tepat waktu, yakni sebelum batas waktunya berakhir. Perpanjangan batas waktu diperbolehkan untuk SPT Tahunan saja, itupun maksimal selama 2 (dua) bulan dengan pemberitahuan sebelumnya secara tertulis atau dengan cara lain kepada Direktur Jenderal Pajak.

Batas waktu penyampaian SPT Tahunan adalah tanggal 31 Maret untuk SPT Tahunan Pajak Penghasilan (PPh) Orang Pribadi, serta tanggal 30 April untuk SPT Tahunan PPh Badan. Sedangkan batas waktu penyampaian SPT Masa adalah 20 hari setelah akhir Masa Pajak, kecuali untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang disampaikan akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak.
Pengenaan sanksi denda pada kekurangan pembayaran pajak dan DPP merupakan sanksi yang cukup berat. Untuk besaran denda 2% biasanya dikenakan per bulan keterlambatan dikalikan kekurangan pembayaran pajak atau DPP (2% x 6 bulan x kekurangan pembayaran pajak). Besaran lebih tinggi, 48%, 50%, 100%, 150% hingga 200% dikenakan langsung pada kekurangan pembayaran pajak atau DPP (48% x kekurangan pembayaran pajak). Selain itu, pengenaan sanksi ini dapat digabungkan dengan sanksi pidana menjadi sanksi kumulatif (pidana + administrasi).

Lalu bagaimana caranya terhindar dari sanksi administrasi yang tidak tetap ini? Karena kemungkinannya cukup banyak, Wajib Pajak perlu memperhatikan hal-hal berikut ini:
Isilah SPT dengan benar dan jujur, karena kesalahan dalam pengisian SPT yang ditindaklanjuti dengan pemeriksaan pajak maupun pembetulan SPT dapat mengakibatkan denda 2% per bulan hingga 200% atas kekurangan pembayaran pajak atau DPP.
Cermatlah dalam memotong atau memungut pajak, karena ketidakcermatan berujung pada denda 50% hingga 100% dari kekurangan pemotongan atau pemungutan pajak.
Isilah faktur pajak dengan lengkap, karena ketidakcermatan dalam pengisian data faktur pajak berujung pada denda 2% per bulan dari DPP.

Hindari aktivitas tindak pidana perpajakan, karena jika terbukti bersalah di pengadilan berakibat pada denda hingga 4 (empat) kali kekurangan pembayaran pajak. Bahkan jika proses tersebut dihentikan penyidikannya, Wajib Pajak dikenai denda hingga 200% dari kekurangan pembayaran pajak.

Terkait dengan sengketa pajak, Direktorat Jenderal Pajak memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak untuk mengajukan permohonan keberatan, banding, bahkan peninjauan kembali. Namun demikian, ada resiko pengenaan sanksi denda 50% dari kekurangan pajak disetiap tahap penyelesaianya.

Sanksi administrasi tersebut dikenakan apabila kasus sengketa pajaknya ditolak atau dikabulkan sebagian. Tujuan pengenaan sanksi administrasi 50% adalah agar yang bersangkutan mempertimbangkan pilihan yang ditempuh dalam penyelesaian sengketa pajak.
Selanjutnya, sebagaimana sistem administrasi perpajakan di Negara lain, sanksi administrasi bukan merupakan sarana menghimpun penerimaan Negara, namun lebih pada edukasi Wajib Pajak. Hal ini tercermin dari dimungkinkannya permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi kepada Direktur Jenderal Pajak, yang mana dalam waktu 6 (enam) bulan sejak tanggal permohonan diterima harus memberikan keputusan.

Apabila jangka waktu tersebut terlewati, dan keputusan belum diberikan, maka permohonan dianggap dikabulkan. Direktorat Jenderal Pajak juga berharap kepatuhan Wajib Pajak meningkat dari masa ke masa, sehingga jumlah sanksi administrasi yang dikenakan kepada Wajib Pajak menurun atau bahkan dihilangkan sama sekali.

Namun alangkah baiknya jika kita memiliki kesadaran untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan semua kewajiban perpajakan kita dengan tepat waktu, benar, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jika Jasa Advokat juga Diliberalisasi

Liberalisasi di Negeri ini memang masih sebatas pada sektor perdagangan. Belum menyentuh industri jasa. Namun demikian, bukannya tidak mungkin sektor pelayanan publik itu ikut-ikutan menjadi bebas. Di beberapa negara, industri jasa sudah lebih dulu liberal. Di Indonesia pun mungkin akan dibebaskan. Sebab liberalisasi jasa ini sesungguhnya sudah tertuang dalam Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People’s of China disingkat Framework Agreement. Tinggal menunggu waktunya saja.
Yang jelas, liberalisasi di sektor jasa dan perdagangan mau tak mau harus dihadapi. Sekarang, bagaimana upaya pemerintah mengantisipasi dampak negatif dari kebijakan tersebut. Jangan seperti ASEAN-China Free Trade Agreement (ACFTA). Sudah ditandatangani sejak 2002, namun baru sekarang minta direnegosiasi. Ini menunjukan bukti ketidaksiapan pemerintah dalam menghadapi gempuran produk China yang terkenal murah dan grosiran. Belajar dari ‘kasus’ ACFTA, seharusnya pemerintah sudah mempersiapkan antisipasi jasa bebas dari sekarang. Caranya tentu dengan memperkuat sektor jasa di Tanah Air.

Bicara soal jasa, termasuk di antaranya jasa pelayanan hukum. Jasa ini dilakukan oleh seorang yang berprofesi sebagai advokat. Meski isu ini kelihatan nyeleneh, bukannya hal yang mustahil jika lawyer asing masuk ke Indonesia bak produk Cina yang membanjiri pasar dalam negeri. Sejauh ini saja, ada beberapa kantor hukum yang bekerjasama dengan lawyer asing. Apalagi kalau pemerintah nyata-nyata membebaskan sektor jasa di Indonesia. Inilah yang harus dipikirkan para advokat lokal.

Guru Besar Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Prof. Hikmahanto Juwana, meyakini, jasa advokat di Indonesia masih jauh dari ancaman liberalisasi. Alasannya, masalah hukum menyangkut kedaulatan. Dengan kata lain, advokat asing tidak dimungkinkan untuk beracara di Indonesia. “Hukum itu berbeda dengan ekonomi, kalau ekonomi dia bisa ke mana-mana, tetapi kalau hukum tergantung pada hukum mana yang dipelajarinya. Karena hal ini berkaitan dengan masalah kedaulatan negara,” papar Hikmahanto dalam seminar ACFTA yang diselenggarakan hukumonline, dua pekan lalu di Jakarta.

Menurut Hikmahanto, yang perlu menjadi perhatian adalah pendirian kantor hukum oleh advokat asing di Indonesia dengan merekrut para advokat lokal. Namun, ini pun, menurut dia, tidak menjadi persoalan. Sebab, akan sulit bagi lawyer asing untuk membuat kontrak dalam bahasa Indonesia. “Ancaman seperti itu menurut saya masih jauh walaupun ancaman itu kemungkinan akan datang,” jelas Hikmahanto.

Ketua Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Otto Hasibuan mengungkapkan, wacana liberalisasi advokat memang sudah lama berkembang. Menurutnya, jasa advokat memiliki karakteristik tertentu. Setiap advokat asing yang bekerja di Indonesia tidak bisa memberikan advice (nasehat) hukum di Indonesia, tetapi hanya memberikan nasehat hukum dari negara asalnya sendiri.

Perlu Dipikirkan

Selain itu, dalam bidang litigasi, advokat asing tidak bisa beracara di Indonesia. Seorang advokat asing hanya bisa berpraktek jika ia bekerja di salah satu kantor hukum di Indonesia. Hal-hal tersebut adalah proteksi yang diberikan Undang-Undang kepada advokat Indonesia. “Kan bahaya kalau dia bisa kasih advice, padahal dia tidak expert dalam bidang itu,” tutur Otto.

Apabila kebijakan liberalisasi jasa pelayanan hukum ini diterapkan, Otto menghimbau para advokat Indonesia untuk mengikuti perkembangan zaman. Sebab, lanjutnya, justru advokat dari Indonesia yang memiliki kesempatan untuk bekerja di luar negeri.

Praktisi Hukum, A. Zein Umar Purba, berpendapat liberalisasi advokat penting untuk dipikirkan sejak dini. Menurutnya, jika kebijakan ini diterapkan, maka menolak kedatangan para lawyer asing merupakan salah satu langkah yang tidak bijaksana. Zein juga membenarkan pernyataan Hikmahanto bahwa advokat asing tidak bisa beracara sendiri, bahkan jika membuat legal opinion sekalipun harus didampingi.

Hal yang harus dilakukan adalah dengan memberikan persyaratan-persyaratan tertentu. Misalnya mengenai masalah bahasa. Saat ini saja, menurut Zein, ketentuan dalam kontrak berbahasa Indonesia masih tidak jelas. “Jika ada dua kontrak dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris, mana yang berlaku?” tanyanya. Dalam konteks Undang-Undang Bendera, Bahasa dan Lambang Negara, yang dipakai adalah bahasa Indonesia. “Tetapi Menteri bilangnya tergantung pada perjanjiannya, apa benar demikian? Kalau dilihat dari semangat Undang-Undang Bahasa tidak demikian,” katanya lagi.

Selain itu, Zein menilai, struktur bahasa Indonesia jauh lebih mudah dibandingkan dengan struktur bahasa Inggris. “Kosa kata Bahasa Indonesia harus diperbaiki, atau syarat lain yang misalnya lawyer asing masuk agak susah. Kalau orang Indonesia masuk ke Amerika dengan sendirinya susah, karena konteks hukumnya sangat kompleks,” tandasnya.

Sumber : hukumonline.com

Kenaikan BI Rate dinilai langkah positif

Nusa Dua, Bali (ANTARA News) - Ekonom Mandiri Sekuritas Destry Damayanti mengatakan, keputusan Bank Indonesia yang menaikkan BI Rate 25 basis poin menjadi enam persen merupakan langkah "pre-emptive" yang positif untuk menghadapi tekanan inflasi yang akan meningkat.
"Itu sinyal supaya ekspektasi inflasi tidak melebar. Tekanan terhadap rupiah yang terus meningkat juga mendorong BI mengambil kebijakan, dalam hal ini instrumen suku bunga," katanya di sela-sela Pertemuan Puncak Pemimpin Redaksi se-Indonesia di Nusa Dua, Bali, Kamis.

Destry mengatakan pada waktu yang sama, BI juga sudah mengambil langkah terkait likuiditas valuta asing untuk menjaga stabilitas mata uang.
Menurut dia, langkah yang diambil BI itu, merupakan respon terhadap kondisi pasar keuangan dan ketidakstabilan makro ekonomi dengan inflasi yang akan meningkat.

"Namun, untuk memperbaiki kondisi makroekonomi kita, tidak bisa hanya tindakan dari BI saja. Yang sekarang ditunggu adalah pemerintah yang mendukung dalam bentuk memberikan kepastian kebijakan," tuturnya.
Destry mengatakan apabila pemerintah hanya mengandalkan langkah-langkah BI untuk memperbaiki perekonomian, justru keseimbangan makroekonomi akan terganggu karena instrumen yang dimiliki BI hanya suku bunga, depresiasi mata uang dan cadangan devis.

"Kalau hanya melalui instrumen BI saja, itu justru tidak sehat. Pemerintah harus memberikan dukungan dengan memberikan kepastian sisi fiskal dan sektor riil," katanya.
Sebelumnya, Rapat Dewan Gubernur (RDG) BI memutuskan kenaikan BI Rate sebesar 25 basis poin (bps) menjadi enam persen setelah sebelumnya bertahan di posisi 5,75 persen selama 16 bulan.

Gubernur Bank Indonesia (BI) Agus Martowardoyo di Jakarta, Kamis, mengatakan kebijakan tersebut merupakan bagian dari bauran kebijakan untuk secara "pre-emptive" merespon meningkatnya ekspektasi inflasi serta memelihara kestabilan makroekonomi dan stabilitas sistem keuangan di tengah ketidakpastian pasar keuangan global.